Izin Energi Tenaga Asing Dimudahkan

kerja

Kerja Freelance – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan akan memudahkan progres perizinan energi kerja asing (TKA) cocok perintah Presiden Joko Widodo demi meningkatkan investasi di Indonesia melainkan akan memperketat pengawasan bagi TKA.

“Bila telah memenuhi syarat, mesti dimudahkan. Bila tak memenuhi syarat, ya tak boleh masuk. Izin dimudahkan, namun pengawasan juga ditegakkan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam keterangan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketika ini, perizinan Agenda Pengajuan Energi Tenaga Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Energi Asing (IPTA) yang dilayani di Kementerian Ketenagakerjaan sudah berbasis cara daring sehingga pengajuan perizinan dapat dijalankan kapan dan di mana saja.

Komitmen daring itu juga meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar sebab tak mempertemukan antara pengurus izin dengan petugas.

Peraturan memudahkan izin penerapan pekerja asing, lanjut Hanif, tidak cuma dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yang melibatkan kementerian dan institusi lain yang berhubungan, seperti Direktorat Imigrasi Kementerian Pengajaran dan HAM, Kementerian Tenaga, Kementerian Kekuatan dan Sumber Segala Mineral, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya.

“Selain prosedur akan lebih singkat, lebih kencang, berbasis online dan terintegrasi antarlembaga berhubungan,” terang Hanif.

Menaker menyebut ada delapan kebijakan baru berhubungan perizinan RPTKA dan IMTA yang sedang dimatangkan oleh pemerintah antara lain menghilangkan prasyarat saran dari instansi berhubungan, rentang waktu izin pekerja asing antara 1 tahun-2 tahun menjadi cocok dengan perjanjian konrak kerja.

Jika itu juga progres perizinan RPTKA dan IMTA yang semula terpisah menjadi satu kesatuan sehingga yang semula butuh waktu enam hari menjadi dua hari.

Seperti sebelumnya pekerja asing dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham diharuskan mengantongi IMTA, sekarang tidak mesti mengantongi IMTA.

Selain juga apabila sebelumnya untuk profesi berhubungan situasi darurat dan perawatan, kedatangan pekerja asing beriringan dengan IMTA, sekarang pekerja asing dibolehkan masuk Indonesia terutamanya dulu dan pengajuan IMTA paling lambat dua hari sesudah berprofesi.

Jika itu juga izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris yang sebelumnya cuma terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, sekarang izin lokasi kerja bersifat nasional melainkan untuk jabatan teknis konsisten merujuk pada kabupaten/kota tertentu.

 

 

 

Info Lowongan Pekerjaan : https://fastwork.id/start-selling